Mengenal Blended Finance: Solusi Pendanaan Campuran (Filantropi, Swasta, Publik) untuk Proyek Berkelanjutan

Setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan ganda: di satu sisi, ada kebutuhan mendesak untuk membangun infrastruktur vital demi pertumbuhan ekonomi; di sisi lain, ada komitmen global (SDGs) untuk memastikan pembangunan tersebut berkelanjutan dan ramah lingkungan. Masalahnya, proyek “hijau” atau proyek sosial—seperti pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT), instalasi air bersih di daerah terpencil, atau transportasi publik berbasis listrik—seringkali dipandang “kurang seksi” oleh investor swasta murni. Proyek-proyek ini dianggap berisiko tinggi dengan imbal hasil (return) yang lambat. Sementara itu, anggaran pemerintah (APBN/APBD) sangat terbatas.

Kesenjangan pendanaan (funding gap) inilah yang menjadi “hantu” pembangunan berkelanjutan. Di sinilah model Pembiayaan Infrastruktur yang inovatif diperlukan. Salah satu solusi yang kini menjadi primadona global adalah Blended Finance atau Keuangan Campuran. Ini adalah sebuah strategi “gotong royong” finansial yang cerdas, yang berpotensi membuka triliunan dolar modal swasta untuk mendanai proyek-proyek yang benar-benar penting.

Artikel ini akan mengupas tuntas apa itu blended finance, mengapa kita membutuhkannya, dan bagaimana mekanisme teknisnya bekerja.

1. Apa Sebenarnya Blended Finance?

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) mendefinisikan blended finance sebagai “penggunaan strategis dana pembangunan (publik) atau filantropi untuk memobilisasi dana swasta tambahan.”

Mari kita sederhanakan.

Bayangkan ada sebuah tumpukan besar “uang swasta” (modal dari dana pensiun, bank investasi, private equity) yang nilainya triliunan dolar. Uang ini ibarat tumpukan serbuk besi raksasa. Di sisi lain, ada tumpukan “uang publik” (dari pemerintah, bank pembangunan) atau “uang filantropi” (dari yayasan) yang jumlahnya jauh lebih kecil.

Blended finance adalah seni menggunakan “uang publik” yang kecil itu sebagai magnet (kapital katalis) untuk menarik “serbuk besi” (uang swasta) yang jauh lebih besar agar mau bergerak ke arah proyek-proyek berkelanjutan.

Ini bukan sekadar “proyek keroyokan” atau co-financing. Ini adalah penggunaan modal konsesional (murah/lunak) secara strategis untuk mengubah profil risiko/imbal hasil (risk/return profile) sebuah proyek, sehingga proyek yang tadinya “tidak menarik” menjadi “layak investasi” di mata swasta.

2. Mengapa Modal Swasta “Malu-malu” (dan Mengapa Ini Masalah)?

Untuk memahami pentingnya blended finance, kita harus paham mengapa modal swasta yang jumlahnya melimpah itu ragu-ragu untuk mendanai proyek infrastruktur berkelanjutan.

Faktanya, modal swasta (private capital) jauh lebih besar dari modal publik. Data global menunjukkan bahwa untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030, dunia menghadapi funding gap sekitar $2,5 hingga $4 triliun per tahun. APBN negara manapun tidak akan sanggup menutup ini sendirian. Kita butuh modal swasta.

Namun, modal swasta (yang didorong oleh profit) melihat proyek-proyek ini memiliki banyak risiko:

• Risiko Imbal Hasil: Proyek air bersih di desa mungkin sangat dibutuhkan, tapi daya beli masyarakat rendah. Secara finansial, ini tidak “untung” dalam jangka pendek.
• Risiko Teknologi: Proyek EBT seperti pembangkit listrik tenaga ombak mungkin teknologinya masih dianggap baru dan belum teruji secara komersial.
• Risiko Politik & Regulasi: Ini adalah risiko besar dalam Pembiayaan Infrastruktur. Proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) berlangsung 20-30 tahun. Investor takut jika terjadi pergantian kepala daerah atau perubahan undang-undang yang merugikan investasi mereka.
• Risiko Konstruksi & Pasar: Proyek terlalu lama (membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan pendapatan) dan biayanya tidak pasti.

Blended finance dirancang untuk “mengobati” risiko-risiko ini satu per satu.

3. Tiga Aktor dalam Orkestra Blended Finance

Sebuah struktur blended finance yang sukses biasanya melibatkan tiga kelompok aktor utama yang bermain peran berbeda:

A. Kapital Katalis (Publik & Filantropi)

• Siapa: Pemerintah (via APBN/APBD), Bank Pembangunan Multilateral (World Bank, ADB, AIIB), Lembaga Keuangan Pembangunan/DFI (seperti PT SMI di Indonesia), lembaga donor (USAID, GIZ), dan yayasan filantropi (Gates Foundation, dll).
• Peran: Mereka didorong oleh misi (mission-driven), bukan profit. Mereka bersedia mengambil risiko tertinggi dan menerima imbal hasil terendah (atau bahkan nol).
• Fungsi: Menyediakan “bantalan” risiko.

B. Kapital Komersial (Swasta)

• Siapa: Bank komersial, dana pensiun, manajer aset, perusahaan asuransi, private equity.
• Peran: Mereka didorong oleh profit (profit-driven). Mereka memiliki toleransi risiko rendah dan menuntut imbal hasil sesuai harga pasar (market-rate returns).
• Fungsi: Menyediakan volume modal terbesar. Merekalah target utama yang ingin “dibuka kuncinya”.

C. Proyek (Penerima Manfaat)

• Siapa: Proyek infrastruktur (EBT, air bersih, transportasi publik, telekomunikasi), proyek sosial (kesehatan, pendidikan), atau UKM hijau.

4. Mekanisme Teknis: Bagaimana “Campuran” Itu Bekerja?

Bagaimana “magnet” itu bekerja secara teknis? Kapital katalis (publik/filantropi) tidak hanya memberikan uangnya. Mereka menggunakannya untuk menciptakan struktur yang melindungi modal swasta.

Ada beberapa mekanisme utama:

1. Penyangga Kerugian Pertama (First-Loss Capital)

Ini adalah mekanisme paling kuat. Dana publik/filantropi setuju untuk mengambil posisi sebagai “penyangga kerugian pertama”.

• Skenario: Sebuah proyek EBT senilai Rp 1 Triliun akan didanai.
  • Modal Swasta: Rp 800 Miliar (Senior)
  • Modal Publik (Katalis): Rp 200 Miliar (Junior/First-Loss)
• Perjanjiannya: Jika proyek gagal dan merugi, kerugian Rp 200 Miliar pertama akan ditanggung sepenuhnya oleh Modal Publik. Modal Swasta baru akan tergores jika kerugian melebihi Rp 200 Miliar.
• Hasil: Risiko bagi modal swasta turun drastis. Proyek yang tadinya “berisiko 100%” kini “risikonya sudah ditanggung 20%”. Ini membuat mereka mau masuk.

2. Utang Subordinasi (Subordinated Debt)

Mirip dengan first-loss, dana publik memberikan pinjaman sebagai utang junior (subordinasi), sementara bank swasta sebagai utang senior.

• Artinya: Jika proyek bangkrut dan asetnya dijual, bank swasta (senior) adalah pihak yang dibayar paling dulu sampai lunas. Dana publik (junior) baru dibayar dari sisa-sisanya (jika masih ada).
• Hasil: Posisi bank swasta menjadi sangat aman, sehingga mereka berani memberikan bunga pinjaman yang lebih rendah.

3. Penjaminan (Guarantees)

Ini adalah bentuk Pembiayaan Infrastruktur kreatif yang sangat umum. Dana publik tidak keluar dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk “janji” atau jaminan.

• Mekanisme: Sebuah lembaga penjamin (seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII) akan menjamin risiko-risiko spesifik yang paling ditakuti swasta. Misalnya, PT PII akan menjamin risiko politik, seperti “Jika pemerintah gagal bayar tagihan listrik (dalam proyek EBT) atau izin proyek dicabut sepihak, kami (penjamin) yang akan membayar kerugian investor.”
• Hasil: Risiko yang tadinya tidak terukur (risiko politik) kini hilang dari pundak investor swasta. Proyek menjadi bankable.

4. Bantuan Teknis (Technical Assistance – TA)

Seringkali, proyek “gagal” bukan karena kurang dana, tapi karena proposalnya buruk. Proyeknya tidak bankable.

• Mekanisme: Dana hibah (filantropi atau donor) digunakan untuk membayar konsultan ahli (hukum, keuangan, teknis) untuk menyusun Feasibility Study (FS), AMDAL, atau struktur hukum proyek hingga benar-benar matang.
• Hasil: Ini mengubah “ide mentah” menjadi “proposal siap investasi” yang bisa disodorkan ke bank.

5. Studi Kasus dan Contoh Nyata di Indonesia

Blended finance bukanlah teori. Ini sudah diterapkan.

• Green Sukuk (Obligasi Hijau): Pemerintah Indonesia (publik) menerbitkan Green Sukuk (surat utang) untuk mendanai proyek ramah lingkungan. Dana ini dibeli oleh investor institusional (swasta). Ini adalah bentuk blended finance di mana pemerintah menciptakan instrumen untuk mengarahkan modal swasta ke proyek hijau.
• Proyek EBT Geothermal (Panas Bumi): Seringkali proyek geothermal memiliki risiko eksplorasi yang sangat tinggi (pengeboran bisa gagal). Pemerintah (melalui PT SMI atau GeoDipa) seringkali masuk dengan pendanaan awal atau skema penjaminan untuk menanggung risiko eksplorasi (katalis), sehingga setelah sumber uap terbukti, bank swasta (komersial) berani masuk untuk mendanai pembangunan pembangkitnya.
• SDG Indonesia One (SIO): Ini adalah platform blended finance terintegrasi yang dikelola oleh PT SMI (di bawah Kementerian Keuangan) untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan. Platform ini secara eksplisit dirancang untuk “mencampur” dana dari donor, APBN, dan modal swasta untuk berbagai proyek infrastruktur.

Kesimpulan

Blended finance adalah tentang pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya pemerintah dan filantropi hanya “memberi ikan” (hibah/donasi), kini mereka “membuat kail dan memancing bersama” (menggunakan dana mereka sebagai katalis).

Ini adalah alat yang paling ampuh untuk menutup funding gap SDGs. Dengan menggunakan modal publik secara cerdas untuk memitigasi risiko, blended finance memiliki kekuatan untuk melepaskan triliunan dolar modal swasta yang selama ini “duduk di pinggir lapangan”, dan mengarahkannya untuk membangun Pembiayaan Infrastruktur yang lebih hijau, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.

Memahami cara kerja skema Pembiayaan Infrastruktur yang kompleks seperti blended finance atau penjaminan membutuhkan keahlian khusus. Jika Anda adalah pemrakarsa proyek yang ingin menjajaki solusi pendanaan inovatif, PT PII adalah mitra strategis Anda yang siap membantu menstrukturkan dan menjamin proyek Anda.